Ba’a, NusaROTE.ID — Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ir. A. Koswara, M.P menjadi Inspektur Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Rabu 17/08/2026.
Upacara yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Rote Ndao, beranda terselatan NKRI, dimulai pukul 07.50 WITA. Koswara hadir mengenakan pakaian adat lengkap Rote Ndao berupa Ti’i Langga, selimut dan selempang tenun khas Rote. Seluruh peserta upacara juga mengenakan pakaian adat yang sama.
Bertindak sebagai Perwira Upacara Letnan Satu CAJ Marsel Lette dari Kodim 1627/Rote Ndao dan Komandan Upacara Kapten Laut (PM) Irawan Junaedi.
Dalam amanatnya, Koswara menegaskan peringatan HUT RI tidak boleh sebatas seremoni. Ia mengajak seluruh komponen bangsa memaknai perjuangan para pahlawan dengan memperkuat komitmen mengisi kemerdekaan.
“Momentum ini untuk memaknai perjuangan sekaligus memperkuat komitmen dan tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan,” kata Koswara.
“Ini harus menjadi komitmen dan tanggung jawab kita semua, khususnya di Kabupaten Rote Ndao, untuk menjadi bagian dari sinergi gerakan nasional mewujudkan visi pembangunan bangsa Indonesia,” lanjutnya.
Soroti Tiga Program Strategis KKP di NTT
Koswara menyebut pemerintah pada 2026 menetapkan delapan klaster program prioritas nasional. KKP mengampu klaster kedaulatan pangan dengan tiga program strategis di NTT.
Ketiga program itu adalah PSN Kampung Nelayan Merah Putih, Budidaya Udang Terintegrasi di Waingapu, Sumba Timur, dan Proyek Strategis Nasional Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau K-SIGN di Rote Ndao.
Ia merinci pembangunan K-SIGN di Rote Ndao telah memasuki tahap kedua pada 2026. Tahap pertama telah selesai di Desa Sarubeba, Desa Matasio, dan desa-desa penyangga lainnya.
“Kami sedang dan akan terus melakukan pembangunan untuk Tahap II. Kami memohon dukungan semua pihak agar swasembada garam terwujud dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Rote Ndao,” ujarnya.
Selain itu, KKP menjalankan program Laut untuk Kesejahteraan Rakyat atau LAUTRA. Program ini mencakup pengelolaan dua kawasan konservasi dan pengembangan ekonomi di 36 desa pesisir NTT. Kabupaten Rote Ndao menjadi bagian LAUTRA di delapan desa kawasan konservasi Laut Sawu.
Pertumbuhan Ekonomi Rote Ndao Tertinggi
Dalam kesempatan itu, Koswara juga mengapresiasi Pemkab Rote Ndao, Ia memaparkan capaian pembangunan Rote Ndao. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 7,96%. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Rote Ndao dan melampaui rata-rata provinsi NTT serta nasional.
Tingkat kemiskinan juga turun dari 25,78% pada 2024 menjadi 24,37% pada 2025. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga mempertahankan opini WTP dari BPK RI, meraih predikat Badan Publik Informatif terbaik se-NTT, dan mencatatkan indeks SPBE 3,76 dengan predikat Sangat Baik.
Dalam amanatnya, Koswara menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang melanda Nagekeo dan sekitarnya di Flores NTT.
“Izinkan saya menyampaikan rasa duka, simpati, dan solidaritas yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Nagekeo dan sekitarnya. Semoga proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lancar,” ucapnya.
Upacara tersebut dihadiri Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Wakil Bupati Apremoi D. Dethan, jajaran Forkopimda, Plh Sekda Daniel W. Nalle, pimpinan DPRD dan OPD, serta peserta dari unsur ASN, pelajar, mahasiswa, TNI dan Polri.
Pembacaan Teks Proklamasi dilakukan Wakil Ketua DPRD Rote Ndao Denison Moy. Teks Pancasila dibacakan Irup dan diikuti peserta. Pembukaan UUD 1945 dibacakan Personil Polres Rote Ndao. Tim Paskibraka dipimpin Serka Set Stefanus Ketty, dengan pembawa baki Yuanita Christiani Dopen, Siswi SMA Negeri 1 Pantai Baru. (nr1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NusaRote.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
