Bekasi, NusaROTE.ID – Bupati Rote Ndao Paulus Henuk mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Dorongan tersebut disampaikan Paulus Henuk saat mengikuti Workshop Koordinasi Strategis Implementasi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PDRD bagi pimpinan daerah di Hotel Four Points, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).
Menurut Paulus, sinkronisasi kebijakan menjadi penting untuk memastikan pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah berjalan jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih.
Bupati Soroti Potensi Kelautan Rote Ndao
Salah satu sektor yang menjadi perhatian Bupati Rote Ndao adalah kelautan. Sebagai daerah kepulauan, Rote Ndao memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar.
Namun, sebagian kewenangan pengelolaan sektor tersebut berada di tingkat provinsi. Kondisi itu, menurut Paulus, membutuhkan skema pembagian kewenangan sekaligus penerimaan yang lebih proporsional.
Ia menilai daerah yang memiliki sumber daya harus mendapatkan manfaat secara optimal dari potensi tersebut sehingga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NusaRote.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
