Daiama, Landu Leko, NusaRote.ID– Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka menilai potensi budidaya rumput laut di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sangat besar namun belum dimaksimalkan secara optimal. Hal itu ia sampaikan saat berdialog dengan sekitar 300 petani rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Jumat, 22/05/2026.
Sebelum berdialog di darat, Wapres dan rombongan meninjau langsung lokasi budidaya rumput laut menggunakan perahu nelayan. Di lokasi, berjejer petani yang sudah menunggu di laut. Gibran berdialog langsung dengan petani yang berada di sampan kecil, termasuk ibu-ibu yang turut membudidayakan rumput laut. Ia juga melihat dari dekat proses budidaya yang sedang berjalan.
“Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan,” ujar Wapres usai peninjauan.
Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan ketahanan pangan nasional dan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Pemerintah pusat mendorong agar daerah penghasil tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi juga memiliki industri pengolahan sehingga nilai tambah ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.
Dalam dialog di darat, para petani menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan produktivitas. Kebutuhan itu meliputi tali nilon ukuran 8 mm dan 2 mm, bibit rumput laut, sampan fiber, serta mesin ketinting 0,5 GT.
Menanggapi hal itu, Gibran menilai peralatan yang digunakan petani masih sangat tradisional. Menurutnya, dukungan sarana dan prasarana modern menjadi keharusan agar produktivitas dan kualitas hasil panen meningkat.
“Saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali. Jadi ini mungkin ke depan butuh alat-alat pengering, gudang, dan juga mungkin perlu dibutuhkan juga pabrik packaging di sini,” ungkapnya.
Wapres juga menyoroti keunggulan kualitas rumput laut Rote Ndao yang memiliki kandungan karagenan tinggi dibandingkan daerah lain.
Ia menegaskan bahwa keunggulan tersebut harus dipertahankan dan dioptimalkan melalui hilirisasi industri.
“Kalau kita sekarang sudah salah satu produsen dan eksportir rumput laut terbesar di dunia, tapi kita nggak boleh ngirim barang mentah terus. Jadi harus bisa diolah di sini Pak. Jadi ada hilirisasi rumput laut,” tegasnya.
Modernisasi yang dimaksud mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari penggunaan bibit unggul, perbaikan alat produksi dan sampan, hingga penyediaan fasilitas pascapanen seperti pengeringan, gudang, sortir, dan pengemasan.
Gibran optimistis langkah ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani.
Kelompok ibu-ibu petani juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan bantuan modal usaha berupa tali, bibit, dan sampan. Menjawab hal itu, Wapres meminta Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melakukan pendataan yang detail agar bantuan dari pusat dapat disalurkan secara merata dan tepat sasaran.
Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Wakil Bupati Apremoi Dudelusy Dethan, dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Jems Riwu serta Turut hadir pula Anggota DPRD Provinsi NTT, Simson Polin.
Untuk pengamanan kunjungan kerja Wapres di NTT, termasuk di Kabupaten Rote Ndao, sebanyak 1.250 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait disiagakan. Pengamanan berada di bawah arahan Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono guna memastikan pola pengamanan VVIP berjalan kondusif, sinergis, dan humanis.
Dengan potensi yang ada, pemerintah berharap hilirisasi rumput laut di Rote Ndao dapat menjadi model penguatan ekonomi pesisir yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani. nr1
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NusaRote.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
