“Sangat disayangkan rapat sepenting ini pengelola SPBU tidak memiliki data untuk dipaparkan. Kita harap RDPU lanjutan mereka datang membawa data lengkap,” kata Alfred.
Hal senada disampaikan Bupati Rote Ndao Paulus Henuk yang menekankan pengelola SPBU menyiapkan data valid untuk RDPU berikutnya.
“Pada RDPU berikutnya, kita mau mereka bawa data dan dapat dipertanggungjawabkan, biar terbuka jelas agar masyarakat tau kalau pemerintah tidak terlibat dalam permainan BBM,” kata Paulus.
Paulus juga meminta Organisasi Perangkat Daerah terkait yakni Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian menghadirkan data pendukung dalam forum lanjutan. Data pemerintah dan pengelola SPBU diharapkan dapat dicocokkan untuk memperoleh gambaran distribusi BBM secara jelas.
Selain persoalan tata kelola BBM, forum juga menyoroti dugaan keterlibatan seorang oknum polisi aktif. Kasatreskrim Polres Rote Ndao AKP Rifai mengatakan, laporan terhadap oknum tersebut telah disampaikan kepada Propam.
“Oknum tersebut sudah dilaporkan kepada Propam untuk dilakukan klarifikasi,” ujar AKP Rifai. Proses klarifikasi diperlukan untuk memastikan fakta dan status dugaan keterlibatan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NusaRote.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
