Jakarta, NusaROTE.ID — Dampak kebakaran hutan di Papua kini tidak lagi lokal. Asapnya telah terbawa angin timur hingga menyelimuti Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan membuat penerbangan rute Kupang-Kalabahi gagal mendarat.
Merespons kondisi darurat tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, *Usman Husin*, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk segera mengambil langkah konkret memadamkan karhutla di Papua.
“Pandangan saya, Kementerian Kehutanan harus mengambil langkah konkret dengan segala upaya yang diperlukan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di Papua. Asapnya sudah menyebar sampai Alor, NTT, akibat terbawa angin timur,” tegas Usman kepada NusaROTE.ID, Rabu (14/10/2026).
Menurut politisi Fraksi PKB asal Dapil NTT II ini, penyebaran asap yang menjangkau ratusan kilometer tersebut membuktikan dampak karhutla tidak hanya dirasakan di sekitar titik api, tetapi juga mengganggu wilayah lain yang cukup jauh.
Ia mencontohkan insiden penerbangan Kupang-Kalabahi yang dilaporkan gagal mendarat di Bandara Mali, Kalabahi, akibat jarak pandang yang tertutup kabut asap tebal.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah karena kebakaran hutan berdampak luas, termasuk terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi udara,” ujarnya.
Usman juga menilai peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Kemenhut, terutama dalam upaya pencegahan dini agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya tidak semakin besar.
Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga memperkuat langkah antisipasi dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.
“Jangan hanya padamkan, tapi cegah. Sistem pencegahan dini harus diperkuat,” pungkas Usman. (nr1).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NusaRote.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
