“Kalau sebelumnya dari 2 hektare lahan hanya 1 hektare yang bisa diolah, dengan traktor ini semua harus bisa diolah. Kalau sebelumnya tanam setahun sekali, sekarang upayakan 2 kali setahun. Kalau sudah 2 kali, targetkan 3 kali setahun,” tegas Nixon.
Nixon juga menegaskan bahwa Dinas Pertanian bersama penyuluh pertanian lapangan akan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan agar benar-benar berdampak pada peningkatan produksi pertanian.
Langkah ini juga untuk mendukung program prioritas Pemkab Rote Ndao “Rote Ndao Bertani” atau Mbule Lima, butir kelima dari 9 program Mbule Sio, serta menyukseskan swasembada pangan nasional
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Falen Haning, Kabid Sarana dan Prasarana, Jodian A. Suki, Kabid Tanaman Hortikultura, Ida Bahren, Kabid Tanaman Pangan, Rosalina Sigar, Kabid ketahanan Pangan, Alfrid Elimanafe, para penyuluh pertanian lapangan, serta Ketua dan anggota kelompok tani penerima bantuan.
Daftar Penerima Bantuan
Combine Harvester: Poktan Suen Lekunik di Lobalain, Poktan Hanya Dalam Hu di Helebeik Lobalain, Poktan Mejar Jaya Temas di Rote Barat Daya, dan Poktan Nusa Dua Matasio di Rote Timur.
Traktor Roda Empat: Poktan Tunas Baru Lalukoen, Poktan Intan Selelesur Oebou, Poktan Neumata Lentera, Poktan Kada Teu Oehandi dan Poktan Rada Kara Oebafo serta Poktan Usaha Baru Oebatu di Rote Barat Daya. Poktan Sumber Kasih Helebeik di Lobalain, Poktan Keduoen Lidabesi di Rote Tengah, Poktan Namahena Nusakdale di Pantai Baru, Poktan Eahu Serubeba di Rote Timur, Poktan Oelolot di Rote Barat dan Poktan Cahaya Tani Tolama di Loaholu.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NusaRote.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
