Peremajaan kepengurusan dengan melibatkan generasi muda diharapkan menjadi fondasi bagi Perindo NTT dalam memperkuat organisasi sekaligus mempersiapkan strategi politik menghadapi kontestasi Pemilu 2029.
Perindo NTT Targetkan Tembus Dua Daerah tanpa Keterwakilan DPRD
Penguatan struktur organisasi dan masuknya sejumlah tokoh baru menjadi bagian dari upaya Perindo NTT mengatasi tantangan politik di daerah.
Jimmy mengakui, hingga saat ini masih terdapat dua kabupaten/kota di NTT yang belum memiliki anggota DPRD dari Partai Perindo. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui penguatan kaderisasi, konsolidasi dan perluasan jaringan politik.
Dengan mengandalkan mayoritas pengurus muda serta dukungan tokoh-tokoh baru, Perindo NTT berupaya membangun basis elektoral yang lebih kuat dan merata di seluruh wilayah NTT sebelum Pemilu 2029.
Lima tokoh yang resmi bergabung dengan Partai Perindo NTT di antaranya mantan Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dua periode, Pdt. Robert Litelnoni.
Selain Pdt. Robert Litelnoni, empat tokoh lainnya yang bergabung yakni Pdt. Jacky Adam, Doni Famdale, Kornelis Leo Rohi dan Serafina Beta.
Bergabungnya lima tokoh tersebut dinilai menjadi tambahan kekuatan bagi Partai Perindo NTT dalam memperluas jejaring sosial dan politik di tengah masyarakat.
Angela Tanoesoedibjo Minta Pengurus Evaluasi Perjalanan 12 Tahun Perindo
Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, menyambut optimistis peremajaan kepengurusan Perindo NTT. Ia meminta seluruh pengurus menjadikan perjalanan 12 tahun Partai Perindo sebagai bahan evaluasi untuk membangun strategi politik yang lebih matang ke depan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NusaRote.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.










