Jika kebutuhan pembangunan tidak dapat dibiayai melalui APBD Kabupaten Rote Ndao, pemerintah akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Bagi masyarakat Airani, persoalan yang disampaikan bukan sekadar daftar kebutuhan, melainkan menyangkut akses terhadap pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan di wilayah kepulauan.
Kunjungan kerja telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung. Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap keluhan tersebut ditindaklanjuti melalui program, penganggaran, dan realisasi nyata di lapangan. (nr3).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NusaRote.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
