WALHI NTT Minta Audit Ekologis Proyek K-SIGN Rote Ndao, Lindungi Pesisir dan Masyarakat Lokal

WALHI NTT menilai ekspansi industri garam dalam skala ribuan hektare berpotensi menimbulkan perubahan permanen terhadap ekosistem pesisir. Risiko yang dikhawatirkan meliputi hilangnya vegetasi alami, berkurangnya kawasan penyangga pantai, hingga meningkatnya ancaman abrasi dan gelombang ekstrem.

Perubahan tata ruang pesisir juga dinilai dapat memengaruhi sistem hidrologi kawasan, termasuk kualitas air tanah dan keseimbangan tata air di sekitar lokasi proyek.

Dalam konteks pulau kecil seperti Rote, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko intrusi air laut yang dapat mengancam sumber air bersih masyarakat.

Selain itu, proyek berskala besar tersebut dikhawatirkan mempersempit ruang tangkap nelayan tradisional dan mengurangi wilayah kelola masyarakat pesisir yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan warga.

WALHI juga mengingatkan bahwa industrialisasi pesisir yang tidak dikendalikan secara ketat dapat memicu konflik agraria dan konflik ruang hidup akibat meningkatnya tekanan investasi di kawasan pesisir.

“Di pulau kecil seperti Rote Ndao, kerusakan kawasan pesisir memiliki dampak yang jauh lebih serius dibandingkan wilayah daratan besar. Ketika daya dukung ekologis terganggu, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan ruang pemulihan,” kata Yuvensius.

Minta Transparansi dan Pelibatan Masyarakat

Menurut WALHI NTT, hingga saat ini pembahasan mengenai proyek K-SIGN masih didominasi narasi peningkatan produksi garam, investasi, dan manfaat ekonomi. Sementara informasi mengenai risiko ekologis serta dampak sosial terhadap masyarakat pesisir dinilai masih minim disampaikan kepada publik.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.