Ba’a, NusaROTE.ID – Jalan yang belum menghubungkan tiga kampung, kebutuhan air bersih, keterbatasan listrik, rumah tidak layak huni hingga minimnya akses pelayanan kesehatan menjadi persoalan mendasar yang disuarakan masyarakat Dusun Airani, Desa Tenalai, Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rote Ndao.
Persoalan tersebut terungkap saat Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH bersama Wakil Bupati Apremoi Dudelusi Dethan melakukan kunjungan kerja dan berdialog langsung dengan masyarakat, Kamis (29/10/2026).
Dalam dialog tersebut, masyarakat berharap pemerintah tidak berhenti pada mendengar keluhan, tetapi menghadirkan solusi nyata.
Jalan Penghubung Tiga Kampung Jadi Prioritas
Salah satu persoalan yang mencuat adalah belum tersedianya akses jalan yang menghubungkan tiga kampung di Dusun Airani.
Bupati Paulus Henuk mengakui kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat Airani harus mendapat perhatian. Ia menyebut, pemerintah akan mengecek kebutuhan anggaran untuk membuka akses jalan tersebut.
Sementara itu, untuk menghubungkan Airani hingga Pulau Usu yang menjadi pusat Desa Tenalai, dibutuhkan penanganan jalan dengan perkiraan panjang sekitar 14 kilometer.
“Kalau memungkinkan, kita berharap jalan penghubung tiga kampung ini bisa dikerjakan terlebih dahulu. Tahun depan baru dilanjutkan sampai Pulau Usu,” ujar Paulus.
Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemilik lahan untuk memastikan kesediaan hibah tanah bagi pembukaan jalan.
Air Bersih dan Listrik Jadi Kebutuhan Mendesak
Paulus menginstruksikan Kepala Dinas PUPR, Sony Saban berkoordinasi dengan instansi teknis untuk melakukan survei geolistrik guna memastikan potensi sumber air tawar di Airani.
Selain mencari sumber baru, pemerintah akan memeriksa mesin desalinasi yang sebelumnya tersedia untuk mengolah air laut menjadi air tawar.
“Kalau ada teknisi yang bisa memperbaiki mesin tersebut, kita akan siapkan anggaran perbaikannya,” katanya.
Di sektor kelistrikan, kehadiran Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Rote Ndao, Orpa Matilda Peni dalam kunjungan tersebut diharapkan membuka ruang koordinasi untuk solusi kelistrikan warga.
12 Rumah Tak Layak Huni dan Usulan Pustu
Paulus menyebut masih terdapat sekitar 12 rumah yang membutuhkan penanganan menjadi rumah layak huni. Pemerintah akan mengupayakan dukungan kementerian terkait agar menjadi prioritas pada 2027.
Di sektor kesehatan, masyarakat mengusulkan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) agar warga tiga kampung memperoleh akses pelayanan kesehatan lebih dekat.
“Kalau itu memungkinkan, karena ini wilayah kepulauan tersendiri, bisa saja kita bangun. Nanti kita hitung kebutuhannya,” ujarnya.
Nelayan Rumput Laut dan Penenun Tak Dilupakan
Paulus menyampaikan rencana penyiapan sekitar 50-60 unit sampan untuk mendukung pekerja rumput laut di pulau-pulau kecil termasuk Ndao, Nuse, Landu, Pulau Usu dan lainnya.
Perhatian juga diarahkan kepada kaum perempuan pengrajin tenun yang menopang ekonomi keluarga saat suami melaut.
Perbaikan SD dan Satap Negeri Daelafa diusulkan melalui Dana Revitalisasi
Keluhan terkait Gedung SD dan SMP Satap Negeri Daelafa yang berada di Usulain, Desa Tenalai juga membutuhkan perhatian serius. Menanggapi hal itu Bupati Paulus menegaskan bahwa akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan agar diusulkan melalui dana revitalisasi.
Anggaran 2027 Jadi Momentum
Dalam kunjungan tersebut, Paulus didampingi Wakil Bupati Apremoi Dudelusi Dethan, Asisten I Petson S. Hangge, Asisten II Anton Banepa, Kadis PUPR Sony Saban, Kepala Bapenda, Diksel Haning, Manager ULP PLN Rote Ndao, Orpa Matilda Peni, anggota DPRD Sepri D. Sina (NasDem) dan Firlot Pelokila (Gerindra), Camat Landuleko, Daniel P.J. Bolla, kepala desa Tenalai, Pildas B. Oan Kepala Desa Daiama, Heber Ferroh dan masyarakat setempat.
Paulus menegaskan pemerintah daerah akan berupaya memaksimalkan program pemerintah pusat, terutama untuk pembangunan jalan, revitalisasi sekolah, fasilitas kesehatan, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat.
Jika kebutuhan pembangunan tidak dapat dibiayai melalui APBD Kabupaten Rote Ndao, pemerintah akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Bagi masyarakat Airani, persoalan yang disampaikan bukan sekadar daftar kebutuhan, melainkan menyangkut akses terhadap pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan di wilayah kepulauan.
Kunjungan kerja telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung. Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap keluhan tersebut ditindaklanjuti melalui program, penganggaran, dan realisasi nyata di lapangan. (nr3).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NusaRote.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
