Ba’a, NusaRote.ID – Polemik terkait dugaan penutupan pelayanan rawat inap dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Puskesmas Ndao, Kabupaten Rote Ndao, menuai beragam tanggapan dari pemerintah daerah hingga DPRD setempat.
Isu ini mencuat setelah beredarnya unggahan di akun Facebook resmi “Puskesmas Ndao” yang mengumumkan penghentian sementara layanan IGD dan rawat inap akibat keterbatasan tenaga kesehatan (nakes).
Bupati Rote Ndao Sebut Informasi Hoax
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, SH, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada 1 Mei 2026, memberikan tanggapan singkat. Pada 5 Mei 2026, ia menjawab dengan satu kata, yakni “Hoax”, merespons link pemberitaan yang dikirimkan media ini.
Sekda Ancam Tindak Penyebar Informasi
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Rote Ndao, Drs. Jonas M. Selly, MM, melalui salah satu media lokal menyampaikan ancaman tegas kepada pihak yang mengunggah informasi tersebut.
“Kalau yang posting ASN akan ditindak, jika bukan ASN akan dilaporkan ke pihak kepolisian,” tegas Sekda.
DPRD Gelar RDP, Kapus Akui Akun Resmi
Di tengah polemik tersebut, Komisi II DPRD Rote Ndao menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (5/5/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi II, Meksi Mooy, S.Pd, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD serta perwakilan pemerintah daerah.
Dalam RDP itu, Kepala Puskesmas Ndao, Stanislaus Pon, A.Md.Kep, mengakui bahwa akun Facebook “Puskesmas Ndao” merupakan akun resmi terverifikasi milik instansi tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui siapa yang mengunggah informasi terkait penutupan layanan.
DPRD Soroti Tekanan Nakes dan Minimnya Dukungan
Anggota DPRD Rote Ndao, Mersianus Tite, menegaskan bahwa tenaga kesehatan di Ndao menghadapi tekanan kerja yang tinggi. Ia meminta pemerintah daerah memberikan dukungan nyata kepada para nakes.
“Tekanan psikologis nakes sangat tinggi. Mereka bekerja dalam kondisi berat hingga mengeluarkan pengumuman itu,” ujarnya.
Senada, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Dering Feoh, M.Pd, mengkritik keras pernyataan Sekda yang dinilai tidak solutif.
“Pernyataan itu bukan solusi, malah menambah beban bagi nakes. Jika sampai diposting ke media sosial, pasti ada masalah di lapangan,” tegasnya.
DPRD Minta Tambahan Nakes dan Fasilitas
Sekretaris Komisi II DPRD Rote Ndao, Melkianus F. Haning, meminta pemerintah segera menambah tenaga kesehatan sekaligus menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak.
Selain itu, anggota DPRD Zyiandri Daud menyoroti lambatnya respons pemerintah terhadap surat resmi dari Puskesmas Ndao terkait kekurangan tenaga kesehatan.
Usulan Kenaikan Insentif Nakes
Anggota DPRD lainnya, Feky Machiel Boelan, SE, mengusulkan kenaikan insentif bagi tenaga kesehatan di Pulau Ndao. Ia menyebutkan bahwa dalam APBD 2026 telah dialokasikan Rp1 juta per bulan per nakes, dan mengusulkan penambahan menjadi Rp2 juta per bulan.
“Mereka bertugas di wilayah pulau terluar, jadi harus mendapat perhatian lebih,” ujarnya.
Butuh Solusi Nyata, Bukan Sekadar Klarifikasi
Polemik ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam layanan kesehatan di wilayah terpencil seperti Ndao. DPRD menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar klarifikasi atau ancaman, demi menjamin pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal. (nr1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NusaRote.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
